Anggota BPD Harus Netral dalam Pemilu, Apa Komentar Caleg?

BPD Blimbingsari
Camat Rogojampi, Abdul Latif mengambil sumpah jabatan anggota BPD, Jumat (21/9/2018)

BANYUWANGI – Menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2019, aparatur pemerintahan desa wajib netral dan tidak mendukung partai dan calon legislatif.

Pernyataan itu disampaikan Camat Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Abdul Latif dalam pelantikan anggota BPD Desa Kaligung, Karangrejo, Blimbingsari, Bomo, Gintangan, Watukebo, Kaotan di Kantor Kecamatan Blimbingsari pada Jumat (21/9/2018).

“Pada Pemilu mendatang, saya ingatkan kepada anggota BPD yang baru dilantik ini harus netral. Tidak boleh menjadi tim sukses calon presiden ataupun caleg,” tegas Abdul Latif.

Menurut Latif, anggota BPD memiliki kedudukan yang sama dengan kepala desa. Oleh karena itu, sesuai undang-undang harus netral.

Calon legislatif menanggapi normatif

Menanggapi himbauan itu, anggota DPRD Banyuwangi dari Fraksi PDIP, Made Suwastiko berpendapat apa yang disampaikan Camat harus dipegang teguh oleh anggota BPD.

“Sebagai anggota BPD memang harus netral. Dalam arti tidak boleh berkampanye, tidak menjadi tim sukses, dan memiliki kewajiban menjaga kondusifitas wilayahnya,” jelas Made melalui sambungan telepon, Jumat malam (21/9/2018).

Made yang dalam pemilu 2019 mencalonkan diri sebagai calon legislatif di daerah pemilihan 2 Banyuwangi, berpendapat anggota BPD boleh saja menghadiri undangan dari calon legislatif.

“Termasuk juga boleh menerima kedatangan Caleg ke rumahnya jika sebatas silaturahmi,” tandasnya.

Anggota BPD dilarang jadi pengurus partai

Salah satu larangan bagi anggota BPD adalah menjadi anggota partai politik.

“Sama seperti kepala desa, anggota BPD juga tidak boleh menjadi anggota partai,” tegasnya.

Saat ditanya apakah ada anggota BPD di Kecamatan Blimbingsari yang menjadi anggota PDI Perjuangan, Made menyatakan belum mengecek lebih lanjut. (def/qwm)

Bagikan Berita ini :