Asa untuk Pak Jokowi Agar Tidak Terulang di Sulawesi

Gempa Lombok
Masyarakat Desa Sugian diantara puing-puing rumahnya. (Lukman Bin Saleh/ringtimes.net)

Oleh : Lukman Bin Saleh

Kali ini Pak Presiden Jokowi rupanya harus benar-benar jeli dan kritis terhadap kinerja bawahannya terkait dengan penanganan pasca gempa. Karena ini bersifat darurat. Tidak boleh membuat dan menjalankan program asal-asalan.

Seperti di Lombok. Sejak awal, pemerintah dimotori Kementerian Sosial (Kemensos) telah menjanjikan jaminan hidup bagi korban gempa sebesar Rp 10 ribu per hari. Realisasinya dijanjikan sebelum masa tanggap darurat usai pada 25 Agustus 2018.

Tapi kenyataannya, jaminan hidup yang dijanjikan itu sampai sekarang tidak jelas keberadaannya. Malah terakhir Kemensos menyatakan dana tersebut masih diajukan. Siapa tau bisa dianggarkan pada tahun 2019.

Duh, kalau masih diajukan dan belum tentu akan mendapat anggaran mengapa meski dijanjikan?. Apalagi dengan janji akan terealisasi sebelum masa tanggap darurat usai?.

Kalaupun benar pada 2019 mendatang Jaminan hidup ini akan menjadi nyata. Saya kira sudah telat. Karena sekarang inilah para korban gempa Lombok membutuhkan janji itu.

Saat ini mereka perlu diberi makan. Saat rumah-rumah mereka hancur. Kampung hancur. Tempat usaha hancur. Saat mereka kehilangan pekerjaan. Bukan diperlukan pada tahun 2019. Yang kemungkinan saat itu keadaan sudah lebih baik.

Begitu juga dengan bantuan rumah yang telah dijanjikan. Mengecewakan. Begitu lambat pelaksanaannya. Dan tidak sesuai dengan yang dibayangkan masyarakat setelah mendengar pidato Presiden Jokowi.

Kemarin saya sempatkan mampir di beberapa warga desa Sugian. Salah satu desa paling parah terdampak gempa di Lombok Timur.

Di sana ada beberapa orang penerima bantuan tahap pertama. Rekening sudah mereka pegang sejak Jokowi berkunjung ke Lombok Sosialisasi sudah disampaikan di kantor desa sebulan yang lalu. Katanya pembangunan akan dimulai minggu berikutnya. Tapi sampai sekarang,  pembangunan tidak ada kejelasan dan entah kapan akan dimulai.

Di Lombok Utara, masyarakat demo. Menolak bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah. Bukan tidak ingin. Tapi tidak sesuai dengan yang disampaikan Pak Jokowi.

Dimana ada beberapa pilihan model rumah tahan gempa yang disosialisasikan. Termasuk yang berbahan kayu. Tapi kenyataannya, masyarakat dipaksa dibuatkan rumah beton. Tidak boleh memilih.

Belum lagi pelaksanaannya dengan sistem kelompok dan gotong royong. Teorinya memang terdengar bagus. Memupuk budaya gotong royong di tengah masyarakat. Tapi apa bijak kita meminta masyarakat yang sedang kelaparan gotong royong?, iya kalau satu dua hari. Kalau berbulan-bulan?.

Satu kelompok sampai 15 kepala keluarga. Berarti harus ada 15 rumah yang dibangun. Pemerintah menargetkan satu rumah selesai dua hari. Berarti anggota kelompok harus gotong royong selama satu bulan penuh.

Tidak ada waktu untuk mencari nafkah. Itu kalau pembangunan sesuai target. Kalau melenceng bagaimana?, bisa-bisa mereka gotong royong sampai dua bulan atau tiga bulan.

Mereka dan keluarganya mau makan apa selama itu?. Saya rasa ini bukan gotong royong lagi. Tapi serasa menjalani romusha dan kerja rodi.

Tidak perlu menjanjikan jaminan hidup jika tidak ada anggaran. Model gotong royong ini saja yang dirubah menjadi model padat karya. Saya rasa itu lebih baik untuk masyarakat dan untuk pemerintah. Sambil membantu sambil membuatkan pekerjaan. Masyarakat tidak lapar saat membuat rumah. Pemerintah yang kekurangan anggaran juga tidak kelabakan memikirkan jaminan hidup.

Seharusnya pemerintah juga mendorong masyarakat yang masih memiliki sumberdaya untuk membuat rumah sendiri. Tinggal dibuatkan standar. Bukan menakut-nakuti bahwa rumah tidak akan dibayar jika rumah tidak tahan gempa. Harus ada nota pembelanjaan segala. Kan mubazir bahan bekas yang melimpah.

Kalau hanya membuat rumah tahan gempa yang terbuat dari kayu, masyarakat Lombok  sangat bisa melakukannya. Bahkan rumah nenek moyang orang Lombok (bale balak’) sudah dirancang tahan gempa.

Pekerjaan pemerintah menjadi lebih ringan. Tinggal membuatkan rumah untuk masyarakat yang benar-benar tidak mampu. Untuk yang mampu, pemerintah tinggal memberikan kompensasi. Uang kompensasi bisa dibuat modal usaha. Masyarakat bisa bangkit lebih cepat.

Tidak seperti sekarang. Masyarakat seperti disandera. Ingin membangun rumah sendiri, sayang. Nanti akan dibuatkan. Menunggu rumah yang dijanjikan entah kapan datangnya.

Inilah harapan saya sebagai warga Lombok. Angan-angan saya. Asa saya untuk Pak Jokowi. Agar pak presiden lebih kritis terhadap program-program yang dibuat bawahannya. Jangan hanya berorientasi menghabiskan anggaran.

Presiden harus lebih jeli mengawasi program yang sedang dilaksanakan. Agar tidak lelet seperti sekarang.

Untuk Lombok mungkin sudah terlanjur. Tapi paling tidak penanganan korban gempa seperti ini jangan terulang lagi di Sulawesi. (LBS)

Bagikan Berita ini :