Dilema Pembentukan Panitia Pilkades

Ilustrasi Pilkades (JOGLOABANG)

Oleh : Dian Effendi.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Banyuwangi akan dilaksanakan pada 9 Oktober 2019 mendatang. Saat ini, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa-desa yang akan menggelar Pilkades tengah sibuk membentuk panitia.

Saya sebagai Ketua BPD Desa Gintangan sudah merasakan panasnya atmospir menjelang Pilkades. Padahal Pilkades masih jauh. Enam bulan lagi. Tapi banyak sekali kepentingan yang berseliweran. Termasuk di dalam lembaga BPD itu sendiri.

Dalam rapat membahas rencana pembentukan panitia Pilkades, sudah muncul usulan nama-nama yang dianggap layak menjadi panitia. Ditambah dengan embel-embel lain, orang-orang itu dinilai netral.

Beberapa anggota BPD menawarkan diri untuk melobi orang-orang itu agar bersedia jadi panitia. Jika menolak, ada nama pengganti yang disiapkan. Seperti itulah suasana rapat pada Sabtu malam itu.

Dua hari kemudian, saya meminta laporan perkembangan kepada sekretaris. Dia pun mengirimi pesan terusan dari salah satu anggota yang isinya menyebut nama orang-orang yang bersedia menjadi panitia. Clear.

Pada rapat kedua. Orang-orang yang disebut siap menjadi panitia diundang hadirkan. Lengkap sebanyak Sembilan orang.

Keganjilan muncul. Ada pesan-pesan misterius yang saya terima. Intinya agar orang-orang itu langsung ditetapkan menjadi panitia. Muncul juga pesan; “pada saat musyawarah nanti bersama pemerintah desa, lembaga desa, dan tokoh masyarakat, BPD cukup menyosialisasikan dan mengatur bagaimana caranya bisa diambil kesepakatan.”

Saya diam dan tidak menanggapi serius masukan-masukan itu. Saya iyakan saja. Yang lebih aneh, ada juga anggota BPD yang meminta malam itu juga panitia dibentuk lengkap dengan susunannya.

Usulan itu tegas saya tolak. Alasannya, karena panitia Pilkades belum disahkan. Yang kedua, susunan panitia adalah ranah panitia itu sendiri dan BPD tidak boleh ikut-ikut.

Beberapa hari kemudian, dilema muncul. Tepatnya saat musyawarah bersama pemerintah desa, lembaga desa, dan ketua RT RW. Saya yang memimpin rapat.

Tujuh anggota BPD hadir. Dua orang tidak hadir. Orang-orang yang “disetting” menjadi panitia juga hadir. Termasuk ketua RT RW, tapi tidak lengkap. Pengurus LPMD hanya satu orang yang hadir, lainnya entah ke mana. PKK hanya hadir dua orang. Karang Taruna sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya.

Untungnya, saya undang beberapa tokoh masyarakat yang notabene adalah orang yang ingin mencalonkan diri sebagai kades.

Tujuan saya satu. Agar mereka menyaksikan proses pembentukan panitia secara transparan. Karena mereka itulah yang nantinya memiliki kepentingan langsung terhadap panitia.

Singkat kata, saya bacakan Peraturan Bupati Banyuwangi nomor 29 tahun 2017 Pasal 5 dan 6 yang berisi tentang tata cara pembentukan panitia pilkades.

Di sesi kedua, saya meminta tanggapan dari peserta rapat. Jawabannya; para tokoh menghendaki proses pembentukan panitia pilkades dilaksanakan sesuai aturan. Alias melalui seleksi.

Kepala Desa Gintangan, Rusdianah, menghendaki panitia dibentuk sesuai aturan. Klop.

Rapat saya lanjutkan ke sesi usulan. Pemerintah Desa menggelar rapat sendiri. Begitu juga lembaga desa. Termasuk juga ketua RT dan RW menggelar rapat sendiri.

Rapat saya skors 30 menit. Saat itu beberapa anggota BPD menggerutu. Komplain. Menyalahkan. Saya dianggap memimpin rapat tidak sesuai dengan hasil rapat yang saya nilai melanggar aturan itu.

Usulan masuk dari tiga unsur. Tiga calon panitia dari unsur pemerintah desa. Dua orang dari lembaga desa. Delapan orang tokoh masyarakat yang diusulkan oleh ketua RT.

Rapat berakhir. Konflik baru dimulai.

Anggota BPD ribut. Sebagian menilai saya tidak menghargai hasil rapat sebelum-sebelumnya. Dianggap menyepelekan. Ada lagi, saya dituding telah menjatuhkan wibawa mereka.

Komunikasi buntu. Tapi saya pantau pergerakan teman-teman BPD.

Mereka wadul ke pihak kecamatan yang konon difasilitasi oleh seorang perangkat desa yang tidak masuk dalam usulan calon panitia.

Saya biarkan.

Saya dapat informasi, beberapa anggota BPD telah melakukan pertemuan di rumah salah satu anggota tertua. Entah apa yang dibahas, saya pun tidak tahu. Benar-benar dirahasiakan.

Tapi saya terima informasi tambahan. Tapi kabar ini belum tentu benar. Konon beberapa anggota BPD saat ini tengah berupaya melengserkan saya dari posisi ketua. Mereka kecewa.

Saya sampaikan kepada orang yang memberi kabar itu; “Biarkan saja mereka berbuat apapun. Menilai saya ini itu. Yang jelas, saya tidak ingin proses demokrasi di Gintangan hancur karena ulah oknum-oknum yang syarat kepentingan.”

Saya katakan juga; apapun resikonya, akan saya hadapi. Rakyat jangan dibodohi. Insyaallah proses pembentukan panitia pilkades yang saya terapkan itu akan didukung rakyat.

Saya yakin bilamana proses pembentukan panitia dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, kepala desa terpilih nantinya adalah sosok pemimpin yang pro rakyat dan diridhoi Allah. (DEF)

Penulis adalah Ketua BPD Desa Gintangan, Banyuwangi.

Bagikan Berita ini :