DPRD Rampungkan Pembahasan Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Suasana Agro Expo 2018. (RENDRA DES KURNIA untuk ringtimes.net)

BANYUWANGI – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perlindungan dan pemberdayaan petani telah difinalisasi oleh DPRD Kabupaten Banyuwangi.

Secara garis besar, peraturan daerah (Perda) tersebut bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik.

Ketua Pansus Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Petani DPRD Banyuwangi, Suyatno, mengatakan, tujuan dari perda tersebut adalah untuk melindungi petani dari fluktuasi harga, memberantas praktik ekonomi biaya tinggi, dan melindungi petani dari perdagangan tidak sehat.

“Pokok pentingnya adalah meningkatkan kemampuan petani baik secara kapasitas dan kelembagaan agar menjalankan usaha yang produktif, maju, modern, dan berkelanjutan,” ujar Suyatno, pada Selasa (6/11/2018).

Dijelaskan, kebijakan perlindungan kepentingan petani di daerah, diantaranya untuk mendukung pengaturan impor komoditas pertanian dengan menyesuaikan musim panen dan mengacu pada kebutuhan konsumsi dalam negeri.

“Penyediaan sarana prasarana produksi pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi petani. Serta subsidi sarana produksi, dan memberikan masukan penetapan tarif bea masuk komoditas pertanian,” jelasnya.

Raperda juga mengatur adanya fasilitas asuransi pertanian untuk melindungi petani dari kerugian karena gagal panen yang diakibatkan bencana alam, serangan organisme pengganggu tumbuhan, wabah penyakit hewan menular, dampak perubahan iklim dan risiko lainnya.

Yang tidak kalah penting adalah upaya pemberdayaan petani untuk memajukan dan mengembangkan kreativitas, meningkatkan usaha tani, serta menumbuhkembangkan dan menguatkan kelembagaan petani agar mandiri dan berdaya saing tinggi.

Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi daya saing petani adalah melakukan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, serta pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian.

“Hal itu membutuhkan peran pemerintah daerah, perguruan tinggi, maupun lembaga penelitian yang lain,” jelasnya.

Selain itu, jaminan ketersediaan air sesuai dengan rencana tata tanam. Rencana penyediaan air tahunan dibuat oleh instansi teknis harus sesuai dengan ketersediaan air (debit andalan) dan mempertimbangkan usulan rencana tata tanam dan rencana kebutuhan air tahunan, serta kondisi hidroklimatologi.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban mendorong dan memfasilitasi kelembagaan kelompok tani (Poktan), gabungan kelompok tani (Gapoktan), asosiasi komoditas pertanian, P3A,HIPPA, Gabungan P3A, dan Gabungan HIPPA.

“Pembentukan dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, dan kearifan lokal petani,” jelasnya.

Dengan regulasi ini, para petani di Kabupaten Banyuwangi dapat memiliki produk unggulan berbasis lokal. Oleh karena itu, dukungan pemerintah dan para pemangku kepentingan adalah faktor penentu keberhasilan. (DEF/QWM/ADV)

Bagikan Berita ini :