Jelang Pelantikan, Awasi “Permainan” Anggota BPD

BPD kec Blimbingsari
Pencaplokan tanah kas Desa Kaligung menjadi contoh lemahnya kinerja BPD setempat. (DIAN EFFENDI/ringtimes.net)

BANYUWANGI – Tujuh desa di Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur resmi memiliki anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang akan dilantik pada Jumat besok (21/9/2018).

Anggota BPD terpilih periode 2018-2024 dari Desa Gintangan, Kaligung, Karangrejo, Bomo, Blimbingsari, Watukebo, dan Kaotan akan dilantik oleh Bupati Banyuwangi melalui Camat Blimbingsari.

Dari salinan surat undangan yang diterima ringtimes.net, pelantikan akan dilaksanakan pada Jumat (21/9/2018) pukul 12.30 WIB di Pendopo Kecamatan Blimbingsari.

Kepala Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Kecamatan Blimbingsari, Khoirul Anam, mengatakan, usai pelantikan, BPD harus segera membentuk susunan pengurus.

“Segera dilaporkan. Usai pelantikan, BPD harus bekerja dan bersinergi dengan pemerintah desa,” ungkap Anam, pada Kamis (20/9/2018).

Netralitas dalam Pilkades masih diragukan

Yang menjadi sorotan adalah; mampukah anggota BPD periode 2018-2024 menjaga netralitas menjelang pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak di desanya masing-masing?.

Desa Gintangan, Karangrejo, Bomo, Watukebo, dan Kaotan akan melaksanakan Pilkades tahun 2019. Enam bulan sebelum kepala desa selesai masa jabatan, BPD harus membentuk panitia Pilkades.

Hasil investigasi ringtimes.net, beberapa anggota BPD adalah “titipan” petahana dan sebagian lagi adalah “antek” bakal calon kepala desa.

Aktif di partai jelang Pemilu 2019

Tidak ada data resmi yang dapat dipakai untuk membuktikan apakah anggota BPD periode 2018-2024 benar-benar bukan pengurus partai.

ringtimes.net mendapat temuan bahwa beberapa anggota BPD terpilih adalah simpatisan partai yang tengah digandeng oleh para calon legislatif untuk Pemilu 2019.

Berpotensi jadi antek penguasa

Rakyat dituntut untuk mengawasi kinerja anggota BPD karena rawan “kongkalikong” dengan penguasa.

Posisi penting BPD sebagai lembaga yang harus seiya sekata dengan pemerintah dalam mengesahkan sebuah peraturan sangat rawan “ditelikung” dengan iming-iming yang menggiurkan.

Jika hal itu terjadi, bukan tidak mungkin setiap peraturan yang perlu mendapat persetujuan BPD akan merugikan kepentingan rakyat. (def/qwm)

 

Bagikan Berita ini :