Komite Sekolah Harus Dibentuk Sesuai Permendikbud 75 Tahun 2016

Ilustrasi Komite Sekolah. (edunews.id)

BANYUWANGI – Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menegaskan pembentukan komite sekolah harus mengacu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.

Pernyataan itu disampaikan Sekretaris Dinas Pendidikan Banyuwangi, Dwiyanto saat menanggapi pertanyaan dari ringtimes.net terkait aturan pembentukan komite sekolah. “Pakai yang terbaru. Permendikbud nomor 75 tahun 2016 itu,” jelasnya pada Senin (4/2/2019).

Pada pasal empat Permendikbud nomor 75 tahun 2016, dijelaskan bahwa anggota komite sekolah terdiri atas unsur orang tua atau wali dari siswa yang masih aktif pada sekolah yang bersangkutan paling banyak 50 persen, tokoh masyarakat paling banyak 30 persen, dan pakar pendidikan paling banyak 30 persen.

Menurut sekretaris Forum Transparansi Publik, Rosyidi Zein, yang dimaksud tokoh masyarakat adalah orang yang memiliki pekerjaan dan perilaku hidup yang dapat menjadi panutan bagi masyarakat dan anggota atau pengurus organisasi atau kelompok masyarakat peduli pendidikan.

“Dalam Permendikbud. Anggota atau pengurus organisasi profesi pendidik dan pengurus partai politik tidak boleh menjadi komite sekolah,” jelas Rosyidi saat ditemui di kediamannya pada Senin (4/2/2018).

Selain itu, lanjutnya, anggota komite sekolah tidak dapat berasal dari unsur pendidik dan tenaga kependidikan dari sekolah yang bersangkutan, penyelenggara sekolah yang bersangkutan, pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan atau pejabat pemerintah/pemerintah daerah yang membidangi pendidikan.

“Pasal lima menjelaskan peran Bupati atau walikota, camat, lurah atau kepala desa merupakan pembina seluruh komite sekolah sesuai dengan wilayah kerjanya,” tandasnya.

Harus Dipilih Melalui Rapat Wali Murid

Proses pembentukan komite sekolah diatur dalam pasal 6 Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 yang berbunyi;

  • Anggota Komite Sekolah dipilih secara akuntabel dan demokratis melalui rapat orangtua/wali siswa.
  • Susunan kepengurusan Komite Sekolah terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara yang dipilih dari dan oleh anggota secara musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara.
  • Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala Sekolah.
  • Ketua Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur orangtua/wali siswa aktif.
  • Sekolah yang memiliki siswa kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk Komite Sekolah gabungan dengan Sekolah lain yang sejenis.
  • Pembentukan Komite Sekolah gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) difasilitasi oleh dinas pendidikan sesuai kewenangannya.
  • Pengurus Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh merangkap menjadi pengurus pada Komite Sekolah lainnya.

Ditemukan Ketidaksesuaian di Lapangan

Hasil kajian Forum Transparansi Publik menyatakan, beberapa sekolah di Kabupaten Banyuwangi belum menerapkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Menurut Rosyidi, ada dua hal yang menyebabkan pembentukan komite sekolah tidak sesuai aturan.

“Dugaan pertama, sengaja dipilih orang-orang yang manut dengan pihak sekolah agar lemah dalam pengawasan. Yang kedua, mungkin mereka tidak mengetahui terbitnya Permendikbud ini,” jelasnya.

Dia mencontohkan, ada sekolah dasar (SD) di Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi yang anggota komitenya merangkap menjadi komite di sekolah lain. Mirisnya, tidak ada satu pun orang tua atau wali murid yang menjadi anggota komite.

“Parahnya lagi, ada anggota komite dari unsur pemerintah desa. Bahkan ada yang terindikasi sebagai pengurus partai politik. Padahal itu jelas-jelas dilarang,” pungkasnya. (DEF)

Berita Ini Akan Terus Diperbaharui

Bagikan Berita ini :