Pemerintah akan Stop Bantuan bagi Desa Tanpa Penghijauan

Bupati Anas saat memimpin rapat terkait program penghijauan. (Foto : Humas Pemkab Banyuwangi)

BANYUWANGI (ringtimes.net) – Program Banyuwangi Green and Clean yang digagas oleh Bupati Abdullah Azwar Anas ternyata tidak berjalan maksimal. Bupati pun mengeluarkan peringatan keras bagi kantor desa dan rumah ibadah yang tidak menanam pohon penghijauan.

Dikatakan Bupati Anas, kewajiban menanam pohon di kantor pelayanan dan tempat ibadah termasuk pondok pesantren telah dikeluarkan sejak lima tahun lalu. Namun, fakta di lapangan masih banyak temuan yang belum melaksanakan program tersebut.

“Saya peringatkan lagi, bagi penerima bantuan yang belum menanam pohon di lingkungannya, akan kami pertimbangkan ulang untuk melanjutkan bantuan. Hal yang sama juga saya lihat di kantor-kantor desa. Yang kantornya gersang, saya minta di-hold saja bantuan untuk desa tersebut,” tegas Anas, usai memimpin rapat koordinasi bersama jajaran SKPD pada Senin (2/7/2018).

Selain mengevaluasi masalah penghijauan, Anas juga mengingatkan untuk menjaga kebersihan, terutama kebersihan toilet di kedua fasilitas tersebut.

“Kebersihan toilet juga menjadi salah satu pertimbangan kami memberikan bantuan ulang. Karena fasilitas umum dan tempat ibadah yang bersih itu akan menambah kenyamanan kita melakukan aktivitas di sana. Apalagi kedua fasilitas tersebut itu kan yang paling banyak didatangi masyarakat, tentu kebersihannya harus dijaga,” kata Anas.

Menurut Anas, bantuan adalah salah satu sarana bagi pemkab untuk menyokong target pembangunan daerah, termasuk pentingnya menjaga kebersihan dan penghijauan. Selain itu, bantuan juga difungsikan sebagai sarana untuk melihat sejauh mana target program-program tercapai.

“Bagi yang mengajukan proposal bantuan pembangunan harus menjaga komitmen dua hal tersebut. Kabag Kesra dan Kabag Pemerintahan Desa juga kami minta turun lapangan untuk (melakukan) evaluasi para penerima bantuan apakah sudah melaksanakan program daerah tersebut. Bila belum dilaksanakan, ya ditahan dulu saja bantuannya” ujarnya.

Banyak desa tidak pedulikan penghijauan

Sebelumnya, Bupati Anas juga pernah menegur jajaran perangkat Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari terkait program penghijauan.

Saat berkunjung ke Festival Bambu Gintangan pada Mei lalu, Bupati mengkritik minimnya penghijauan di desa tersebut. Anas pun mengancam tidak akan menggelar festival bambu jika pemerintah desa tidak segera melakukan penghijauan.

Warning Bupati langsung direspon oleh Pemerintah Desa Gintangan dengan mengalokasikan anggaran dana desa untuk penanaman 100 pohon trembesi pada tahun ini.

Kondisi jalan utama di Desa Gintangan memang jauh dari kesan rindang dan bersih. Padahal, hampir setiap hari banyak wisatawan yang berkunjung ke desa tersebut untuk membeli kerajinan bambu.

Menurut Kepala Desa Gintangan, Rusdianah, pada tahun 2014 telah dilaksanakan penanaman pohon Angsana. Namun, kesadaran masyarakat untuk merawat pohon-pohon tersebut sangat kurang.

“Malah banyak yang ditebang oleh warga. Termasuk pohon trembesi yang ditanam di jalan menuju Kaligung, semuanya mati,” keluhnya.

Untuk mengantisipasi perusakan tanaman penghijauan, pemerintah desa berencana akan membuat peraturan desa (perdes) sehingga ada payung hukum untuk melindungi tanaman tersebut.

Perlu kontrol ketat dari SKPD

Agar program penghijauan berjalan sesuai harapan, perlu adanya tindakan tegas seperti yang disampaikan Bupati Anas.

Pemerintah Kecamatan Blimbingsari telah mengambil tindakan seperti yang diutarakan Bupati Anas dengan tidak menyetujui rencana penggunaan dana (RPD) Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sebelum pemerintah desa mengalokasikan anggaran untuk penghijauan.

Rosyidi Zein dari Forum Transparansi Publik menilai warning yang disampaikan Bupati Anas perlu dilaksanakan secara konsisten oleh jajaran dibawahnya.

“Cara yang dilakukan oleh Camat Blimbingsari sangat bagus. Kadang desa kurang tanggap terkait kepentingan jangka panjang,” ujar Rosyidi. (DEF/C1)

Bagikan Berita ini :