Warga Kecam Penambangan Kawasan Makam Agong Weles

Wong Agong Weles
Kondisi sekitar makam Wong Agong Weles di Desa Gintangan. (MH Qowim/ringtimes.net)

BANYUWANGI – Masyarakat Desa Gintangan, Kecamatan Blimbingsari, Kabupaten Banyuwangi, menuntut penghentian total penambangan di kawasan makam Wong Agong Weles. Warga menyebut ada pihak-pihak yang diduga sengaja “merestui” penambangan liar itu terjadi.

Kecaman itu muncul dalam pertemuan antara perwakilan warga RW 1 dan RW 2, Dusun Gumukagung, Desa Gintangan, dengan dua anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Gintangan di Masjid Jamik Baitur Rohman, Dusun Gumukagung, pada Selasa malam (9/10/2018).

“Mereka mendesak semua penambangan tak berizin di Gintangan ditutup. Termasuk di kawasan makam keramat Wong Agong Weles,” ungkap Sekretaris BPD Gintangan, Supaat, pada Selasa malam (9/10/2018).

Penambangan di makam Wong Agong Weles dinilai merugikan masyarakat. “Yang didapat hanya jalan rusak dan berdebu. Semua hancur gara-gara tambang,” jelas Ketua RW 1, Dusun Gumukagung, Yadi.

Warga menganggap Wong Agong Weles adalah leluhur, sehingga kawasan makamnya harus dilindungi. Apalagi, makam yang berada di atas bukit tertinggi dan terbesar di Desa Gintangan tersebut oleh masyarakat dikeramatkan.

“Warga rutin nyekar ketika akan melaksanakan hajatan, termasuk juga saat hari-hari besar Islam,” jelas Supaat.

Segera diadakan pertemuan dengan pemerintah desa

Pertemuan malam itu menghasilkan kesepakatan bahwa BPD akan memfasilitasi pertemuan antara pemerintah Desa Gintangan dengan warga.

Menurut Supaat, warga ingin mendapat penjelasan secara langsung dari pemerintah Desa Gintangan terkait penambangan itu. Warga curiga ada pihak-pihak yang sengaja mengizinkan penambangan tersebut tanpa mengindahkan prosedur yang berlaku.

“Seluruh RT dan RW yang hadir mengaku tidak pernah memberikan izin, dan memang tidak ada pihak yang meminta persetujuan warga terkait dampak lingkungan,” ungkapnya.

Harus ada peraturan desa tentang cagar budaya

Untuk melindungi kawasan makam Wong Agung Wilis dari perusakan, BPD akan segera mengusulkan rancangan peraturan desa (perdes) tentang kawasan cagar budaya.

Ketua BPD Gintangan, Dian Effendi, menyatakan perdes akan menjadi payung hukum bagi pemerintah desa dalam melindungi tempat-tempat bersejarah di Desa Gintangan.

“Rancangan perdes inisiatif BPD tentang cagar budaya ini akan segera kita susun dan selanjutnya akan dibahas bersama pemerintah desa. Secepatnya dijadikan perdes,” ungkapnya.

Saat ini, lanjut Dian, BPD telah menemui pemilik bukit untuk memberi pemahaman agar tidak melanjutkan penambangan.

“Kita juga segera berkirim surat kepada bupati, dinas terkait, dan aparat penegak hukum, agar segera menghentikan penambangan tersebut. Jika tidak dihentikan, saya khawatir warga yang akan menghentikan dengan cara mereka sendiri,” pungkasnya. (qwm)

Bagikan Berita ini :